Revisi Undang-Undang KPK    Indriyanto Seno Adji  ;  Plt. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

KORAN TEMPO, 07 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Permasalahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengemuka kembali dan menjadi isu yang tidak saja menjadi perdebatan, tapi juga menimbulkan pro-kontra, baik perdebatan melalui pendekatan hukum, sosial, maupun ranah politik. Perdebatan ini muncul manakala Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan peninjauan terhadap lima poin dalam UU KPK. Yang menonjol dan mendapat reaksi dari publik adalah soal "penyadapan". Menteri berpendapat diperlukan (revisi) agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Penyadapan nantinya hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justitia. Bahkan lembaga eksekutif saling tuding dengan badan legislatif mengenai inisiatif perubahan revisi UU KPK ini-saat Presiden Jokowi menolak secara tegas niat revisi ini. Penyadapan memang bagian dari pelaksanaan upaya paksa (dwang middelen atau coercive force) penegak hukum. Karena itu, badan peradilan merupakan pengawas atas pelaksanaan upaya paksa ini, sesuai dengan amanat International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR). Hal yang wajar adanya kontrol peradilan terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh penegak hukum terhadap tersangka. International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) menegaskan hal yang sama. Pada negara dengan sistem common law, kontrol tersebut dilakukan melalui lembaga Magistrate Court, dan lembaga Rechter Commissaris (Belanda) pada sistem civil law. Pasal 9 ICCPR merupakan landasan perlindungan hak asasi tersangka terhadap upaya paksa berupa penangkapan (arrested) dan penahanan (detained) yang diajukan sesuai dengan prinsip promptly and speedy trial. Lembaga kontrol badan peradilan terhadap pelaksanaan upaya paksa atas diri tersangka inilah yang akan menentukan keabsahan para penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Tanpa kontrol peradilan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan (detournement de pouvoir) penegak hukum. Namun kontrol peradilan ini pun harus dalam batas-batas kewenangan yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang (abus de droit), sehingga antara lembaga kontrol dan lembaga yang dikontrol memiliki suatu batas-batas equal and balance. Eksistensi lembaga KPK ini memang selalu menjadi sorotan publik, bahkan pada akhirnya menimbulkan persoalan klasik atas penegakan hukum, manakala terjadi gesekan dengan lembaga-lembaga negara. KPK telah menjalankan tugas kewenangan penegakan hukum dan beberapa kali berposisi sebagai korban penegakan hukum dalam bingkai konstitusional politik ketatanegaraan, dan pola gesekan selalu berakhir pada kehendak pelemahan melalui jubah revisi UU KPK. Pola dan bingkai konstitusional ini bisa terlihat dalam bentuk dan cara berikut ini. Pertama, tekanan melalui mekanisme kelembagaan eksekutif dan legislatif. Salah satu alasan diajukan suatu revisi regulasi KPK adalah soal penyadapan. Secara historis, eksistensi kelembagan KPK adalah bersifat khusus, luas, dan menyebar (special, wide and spread), baik regulasi maupun karakter wewenangnya, yang tentunya berlainan dengan penegak hukum lainnya, mengingat KPK adalah lembaga trigger mechanism. Penyadapan (wiretapping) maupun tindakan pengawasan/pengamatan (surveillance) merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK pada tahap penyelidikan. Dan sesuai dengan Pasal 44 UU KPK, dalam tahap penyelidikan, pasal ini memberikan kewenangan KPK untuk menemukan bukti permulaan cukup (setidaknya dua alat bukti). Tahap penyelidikan inilah yang berperan dalam operasi tangkap tangan untuk dugaan perbuatan suap. Operasi ini memerlukan setidaknya dua alat bukti yang hanya bisa dilakukan pada tahap penyelidikan, bukan tahap penyidikan yang pro justitia. Harus diakui, Pasal 44 dan Pasal 12 UU KPK merupakan marwah dan bumper terdepan KPK dalam penindakan korupsi, khususnya suap korupsi melalui operasi tangkap tangan yang 100 persen memiliki manfaat bagi negara ini. Upaya suatu revisi penyadapan mengenai ketentuan tersebut sama saja mencabut roh dan menghilangkan marwah KPK. Kedua, mekanisme konstitusional lainnya melalui kelembagaan yudikatif, yaitu membanjirnya proses dan kasus praperadilan yang sebenarnya sebagai suatu kewajaran sepanjang tidak dilakukan secara excessive (berlebihan). Seperti dikatakan Prof Stephen C. Thaman, ahli hukum pidana dari St Louis University dan Harvard Law School, "the formal preliminary investigation, the centerpiece of inquisitorial criminal procedure, is still conducted in secrecy," sehingga memang tidak layak alat bukti diuji keabsahannya dengan sangkaan unsur pidana pada proses pre trial court, seperti halnya praperadilan. Secara universal, investigating judge yang demikian ini menjadi kewenangan hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan atas perkara pokoknya, bukan hakim praperadilan. Pada kasus Hadi Poernomo, hakim praperadilan menyatakan ketidakabsahan penyelidik/penyidik KPK yang non-Polri sebagai dasar menyatakan ketidakabsahan penetapan tersangka. Hal ini juga menuai perdebatan publik mengenai eksistensi UU KPK. Penilaian hakim praperadilan atas ketidakabsahan pengangkatan penyelidik dan penyidik yang nonpolisi adalah tidak tepat karena pengangkatan penyelidik dan penyidik KPK oleh pimpinan KPK (Pasal 43 dan Pasal 45) dalam Peraturan Komisi merupakan otoritas hakim tata usaha negara, mengingat surat pengangkatan tersebut bersifat konkret, individual, dan final. Dampak ini juga akan berakibat terhadap penyidik PPNS yang dibenarkan oleh UU (pajak, lingkungan hidup, pasar modal, OJK, kehutanan, perikanan, dan lainnya), mengingat para penyelidiknya juga non-Polri. Ketiga, pemberhentian sementara pimpinan KPK sudah menjadi semacam tradisi kepemimpinan KPK melalui Pasal 32 UU KPK. Dalam hal ini, ada keterkaitan dengan sangkaan tindak pidana yang dilakukan sebelum si person memegang jabatan pimpinan, yang kemudian dikenal sebagai kriminalisasi terhadap (pemimpin) KPK. Dari dua mekanisme konstitusional, baik melalui kelembagaan judisial maupun lembaga eksekutif-legislatif, tampaknya yang akan terjadi bukanlah suatu penguatan kelembagaan KPK, melainkan pelemahan dan tereduksinya kewenangan KPK secara terstruktur. Hal ini justru dapat meniadakan kelembagaan antirasuah ini. Apa yang telah "diperbuat" (facta) KPK, ternyata memiliki keampuhan (kekuatan) daripada sekadar mempermasalahkan kehendak revisi melalui "perkataan" (verbis) saja. ●

Revisi Undang-Undang KPK    Marwan Mas  ;  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar

KORAN SINDO, 06 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Siapa pun memahami bahwa semua peraturan yang dibuat oleh manusia bukan ”kitab suci” yang tidak boleh diperbaiki atau direvisi. Bahkan UUD 1945 yang pernah disakralkan saat pemerintahan Orde Baru agar tidak disentuh perubahan (amendemen), tetapi karena kehendak rakyat sudah empat kali diamendemen. Begitu pula rencana lama merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) bukan hal yang sakral sehingga wajar dilakukan perbaikan. Namun, hendaknya tidak diarahkan untuk memperlemah, apalagi mencabut kewenangan KPK yang selama ini membawa hasil positif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jika kemudian menimbulkan polemik itu lantaran lagu lama yang dirilis kembali oleh DPR masih saja diarahkan untuk menggerogoti kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 12 UU KPK. Rakyat tidak percaya pada wakilnya di Senayan, apa pun alasan dan rasionalitas yang disampaikan. Kurang lebih seperti itulah realitas yang ada saat DPR atau pemerintah menggulirkan revisi UU KPK. Selalu ada kecurigaan publik terhadap upaya DPR, meskipun ada iktikad baik di dalamnya. Kewenangan Penyadapan Kejahatan korupsi sudah dipahami sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Rakyat juga sudah paham bahwa untuk melawan kejahatan kelas berat itu harus ditangani dengan cara luar biasa pula agar dapat menimbulkan efektivitas dalam penuntasannya. Berdasarkan berita yang berkembang, setidaknya ada lima aspek yang akan direvisi DPR dalam UU KPK. Pertama, akan mengatur ulang ketentuan Pasal 12 hurufa UU Korupsi mengenai ”kewenangan penyadapan”. KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ”berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Ini salah satu kewenangan paling ampuh bagi KPK dalam memburu para koruptor yang begitu banyak akal terhadap uang negara. Dari kewenangan menyadap telepon seseorang yang diduga akan melakukan korupsi seperti suap, sehingga banyak kasus korupsi kelas kakap dapat dibongkar KPK. Bisa dilihat pada kasus pembangunan Wisma Atlet yang menyeret elite politik seperti Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Kasus Wisma Atlet terbongkar karena operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap salah seorang bawahan Nazaruddin. Dia bisa kena OTT berkat keampuhan kewenangan ”penyadapan telepon” yang dilakukan saat penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat. OTT hasil penyadapan juga menimpa oknum anggota DPR Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan saat pelaksanaan kongres di Bali (9/4/2015). Ia tertangkap tangan saat sedang bertransaksi suap. Begitu pula dua anggota DPRD dan dua kepala SKPD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terjerat OTT KPK (19/6/2015). Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan barang bukti suap berupa uang senilai Rp2,5 miliar. Realitas ini menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan KPK begitu ampuh membongkar kasus penyuapan. Wajar bila timbul pertanyaan publik, apakah ada oknum DPR atau oknum kekuasaan tertentu yang gentar terhadap OTT yang umumnya dilatari oleh penyadapan saat tahap penyelidikan? Tentu KPK melaksanakan kewenangannya karena ada informasi dari masyarakat. Apalagi operasional penyadapan di KPK juga tetap menghargai hak privasi, sehingga tidak pernah hasil penyadapan yang diperdengarkan di pengadilan menyangkut hak privasi seseorang. Seharusnya Berpihak Kedua, akan menghapus ketentuan Pasal 40 UU KPK tentang larangan bagi KPK mengeluarkan surat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Tetapi perlu dipahami filosofi Pasal 40 UU KPK, yaitu sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan besar kepada KPK. Buat apa memberikan kewenangan yang besar dibanding kepolisian dan kejaksaan, jika pada akhirnya diberi peluang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Filosofi Pasal 40 UU KPK mengharuskan KPK lebih teliti, serius, dan profesional saat menetapkan seseorang tersangka. Jika pun ada yang dikabulkan praperadilannya terkait ”penetapan tersangka” kemudian dijadikan alasan pembenar mencabut Pasal 40 UU KPK, hal itu tidak relevan. Sebab, putusan praperadilan hanyalah sebagai ”koreksi administratif” bagi penyidik dalam melakukan upaya paksa. Ketiga, pembentukan ”Dewan Pengawas” untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan KPK diperlukan. Namun, kehadiran Dewan Pengawas KPK tidak boleh diberi wewenang mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, baik secara administratif maupun teknis. Setidaknya hanya menjaga kehormatan pimpinan dan pegawai KPK dari kemungkinan melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar kode etik. Malah harus memberikan proteksi bagi KPK dari kemungkinan intervensi dari luar yang ingin melemahkan. Keempat, memang diperlukan pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan KPK jika berhalangan. Kelima, penguatan pelaksanaan kolektif-kolegial pimpinan KPK dalam mengambil keputusan, juga perlu dipertegas. Tetapi diarahkan untuk memperkuat kewenangan KPK agar tugas pencegahan dan penindakan semakin berani dan lebih efektif. Revisi UU KPK boleh dilakukan setelah menyelaraskan revisi KUH Pidana, KUHAP, dan UU Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 (UU Korupsi). Sebab tidak bisa menafikan adanya upaya secara sistematis dan telah berlangsung lama untuk menghapus kewenangan besar KPK. Tidak perlu merevisi kewenangan yang sudah efektif seperti penyadapan, kewenangan dalam Pasal 12 UU KPK, dan ketentuan Pasal 40 UU KPK. Akan jauh lebih elok jika memperbaiki kelemahan KPK selama ini. Misalnya, mempertegas bahwa KPK berwenang mengangkat penyelidik sendiri, penyidik sendiri, dan penuntut sendiri di luar anggota kepolisian dan kejaksaan. Itulah sikap konsisten dan keberpihakan pada KPK dan pemberantasan korupsi. Apalagi rakyat khawatir proses revisi akan berbelok arah setelah dibahas di DPR lantaran takut nantinya menjadi sasaran tembak kalau KPK lebih diperkuat.  ●